Usulan Prioritas Tahun 2013 Mengarah Pada Peningkatan Kapasitas Ekonomi Produktif

Bq. Nurhati (Faskab PNPM KLU)

PNPM KLU - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)  Kecamatan yang diintegrasikan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) sudah dilaksanakan di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Dan usulan prioritas utama yang mencul pada tahun 2013  mendatang adalah hampir semua desa se-KLU mengusulkan program peningkatan kapasitas usaha ekonomi produktif.

Demikian dikemukakan Fasilitaor PNPM-MPd KLU, Baiq Nurhayati, Sp ketika dihubungi via hp, 6 Maret 2012. Menurutnya, yang cukup menarik pada usulan skala prioritas yang akan didanai PNPM-MPd, dari 33 desa  di KLU, ada 31 desa yang mengusulkan peningkatan kapasitas, sementara dua desa diantaranya mengusulkan program pembangunan fisik, yaitu satu desa di Kecamatan Kayangan dan satu desa lainnya di Kecamatan Tanjung.

Dikatakan, dalam menentukan skala prioritas pembangunan, tidak dilakukan dengan sistim perengkingan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, namun dilakukan dengan sistim forum atau msuyawarah. “Usulan peningkatan kapasitas ini satu-satunya di provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu KLU, karena kkita sudah komit sejak awal, bahwa yang menjadu usulan prioritas itu berkaitan dengan  basis peningkatan ekonomi produktif kelompok rumah tangga miskin”, jelas Nurhayati.

Terkait dengan pelaksanaan PNPM tahun 2012, Nurhayati yang dikenal cukup ramah dan murah senyum ini mengatakan, bahwa progress yang sekarang ini tingga persiapan pelaksanaan tahun 2012. Hal ini mengingat karena Musyawarah Antar Desa (MAD) III sudah selesai dilaksanakan. “Kita sudah masuki tahapan perispan pelaksanaan dan tinggal memposting  anggarannya saja, karena Surat Ketetapan Camat (SKC) yang terkait dengan anggaran sudah selesai”, ungkapnya.

Dijelaskan, persoalan yang berkembang sekarang ini masih terjadi antar pelaku ditingkat desa, terutama dari level tenaga pemberdayaan, pelaksana maupun dari pengendali yaitu kepala desa.  “Dan untuk mengatasinya, Fasilitator PNPM KLU sudah mengendakan melalui dok pelaksana masyarakat di 33 desa untuk melakukan servis training”, jelasnya.

Nurhayati mengaku, bahwa dirinya akan turun langsung ke 33 desa untuk melakukan pertemuan dengan KPMD, kepala desa, BPD, UPK dan lembaga terkait lainnya untuk membangun satu komitmen pada tingkat desa dalam melaksanakan program tahun 2012. “Kita akan lakukan strategi , karena belakangan ini semakin meledak terutama terkait dengan tingginya penyelewengan dana. Yang jelas kita akan bangun komitmen bersama dengan para pelaku ditingkat desa”, tegasnya.

Sementara Fasilitator Teknik PNPM KLU, Mawardi, ST mengatakan, bila mlihat tujuan PNPM-MPd  selain untuk mengentaskan kemiskinan juga untuk mengurangi angka pengangguran. Namun jika di reviu kembali perjalanan sejak masuknya PNPM  di  Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sejak tahun 2003 hingga sekarang ini, kita belum memiliki data, sudah berapa orang miskin yang bisa dientaskan.

Menurut Mawardi,  selama program ini berjalan, kita belum tahu sudah berapa penganggurangan yang bisa dikurangi.  “Memang ketika ada pembangunan yang didanai PNPM, masyarakat setempat kita pekerjakan. Tapi kalau dihitung dari jumlah penduduk KLU yang 200 ribu lebih, tentu belum seberapa yang bisa dipekerjakan di program ini, lebih-lebih jika dihitung dari jumlah Harian Ongkos Kerja (HOK) yang kisarannya hanya Rp. 30 ribu perhari”, katanya.

Program yang dikerjakan selama ini, sambung Mawardi lebih mengarah kepada pembangunan infrastruktur  jalan dan saluran drainase yang nilai investasinya miliaran rupiah untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat. Artinya, setiap dana yang dicairkan melalui PNPM, 70-75 persen terserap untuk pembangunan sarana dan prasarana, sementara dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) yang kisarannya Rp. 25 persen dari total anggaran PNPM-MP belum semuanya bisa terserap oleh masyarakat.

“Pembangunan sarana infrastruktur, tujuannya untuk mendukung kegiatan ekonomi. Namun jika kita tanya, apakah dengan membangun jalan bermamfaat langsung untuk peningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tentu jawabannya-pun akan berbeda-beda. Jadi agar mendapat jawaban yang pas, maka perencanaan pendanaan PNPM tahun 2013 mendatang, perlu sedikit digeser paradigm kita kearah potensi yang bisa dikembangkan di masing-masing desa atau dusun”, jelas Mawardi.

Dikatakan, menggeser paradigma ini bukan mengubah PTO ataupun tujuan daripada PNPM, akan tetapi lebih pada bagaimana masyarakat itu mampu meningkat pendapatan dan kesejahteraannya, dan tentu ini perlu dilihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga setiap pembangunan yang dilakukan oleh PNPM itu akan tumbuh pengusaha-pengusaha baru.