Integasi PNPM Dengan Program Pemerintah Membawa Barakah

Kayangan, PNPMKLU - Integrasi pembangunan yang didanai Program Nasional Pemebrdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) dengan program pembangunan yang diprogramkan pemerintah melalui dana APBD, ternyata membawa barakah.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Dusun Tangga Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Luji Hartono, ketika ditemui beberapa waktu lalu dikediamannya. Menurut Luji, dengan terintegrasinya antar program pembangunan yang dicanangkan pemerintah dengan PNPM, dapat membawa dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Hal ini terbukti dengan pembangunan pengerasan jalan dari Dusun Sambikk Jengkel ke dusun Tangga yang didanai PNPM, yang kemudian dilanjutkan dengan pengasapalan oleh pemerintah. “Integrasi program seperti ini perlu terus ditingkatkan”, katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM Desa Selengen, Saidi. Menurutnya, terintegrasinya pembangunan yang direncanakan pemerintah dengan PNPM cukup dirasakan mamfaatnya oleh masyarakat.

Saidi memberi contoh, seperti pembangunan infrastruktur jalan, dimana PNPM hanya mamapu mendanai pengerasan jalan, dan ini bila terintegasi, tentu pemerintah KLU tinggal melanjutkan pengaspalannya, dan ini jauh terasa mamfaatnya ketimbang dengan program pembangunan yang tanpa terintegrasi.

“Apa yang dialami oleh warga dusun Sambik Jengkel dan dusun Tangga khususnya mengenai pembangunan infrastruktur jalan, merupakan bukti nyata, dimana pengerasan jalannya dulakukan oleh  PNPM, dan dilanjutkan dengan pengaspalan yang diprogramkan pemerintah KLU dari APBD”, kata Saidi.

Menyoroti keluhan warga Dusun Tangga khususnya menyangkut krisis air bersih, pada tahun 2012 ini, TPK PNPM Selengen sudah memprogramkan pembangunan perpipaan air bersih sepanjang 3 km yang diambilkan dari sumber mata air Tiu Purit. Sementara perpipaan yang dibutuhkan sepanjang 8 km.

“Jika pembangunan PNPM ini terintegrasi dengan program pemerintah, tentu hanya tinggal ditambah 5 km lagi, warga dusun Tangga dapat menikmati air bersih secara merata”, jelas Saidi.

Akibat tidak adanya air di Dusun Tangga ini, banyak anak-anak  tidak dapat mandi sebelum berangkat ke sekolah. “Memang di SDN 4 Selengen yang terletak di Dusun Tangga itu sudah dibangunkan tempat mandi, namun airnya kosong”, kata Saidi sambil menunjukkan bangunan kamar mandi di SDN tersebut.

SELENGKAPNYA... - Integasi PNPM Dengan Program Pemerintah Membawa Barakah

Menunggu APBD, Pembangunan Tidak Akan Cepat Berhasil

PNPM KLU - Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (Wabup-KLU) H. Najmul Ahyar, SH. MH mengaku, jika pembangunan yang dilaksanakan di KLU menunggu dari dana APBD, tentu pembangunan tidak akan secapat seperti sekarang ini.

Penegasan tersebut dikemukakan, ketika menutup acara jambore PNPM-MPd KLU, 30/3 di lapangan umum Supersemar Tanjung.

Dalam melaksanakan tugas dan amanah, sambung Wabup ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama yaitu:

Pertama; mempertajam pelaksanaan PNPM. Dalam hal ini kita menginginkan bagaimana dana PNPM ini dilaksanakan sesuai dengan juklak yang programnya betul-betul menyentuh kepada masyarakat, sebab sangat banyak hal-hal yang harus kita prioritaskan terhadap masyarakat.

“Kalau kita mendengar usul dari musyawarah yang dilaksanakan ditingkat desa, kita lihat setiap kampung memiliki usulan prioritas. Dalam hal ini sangat dibutuhkan kebijakan dari para pengelola PNPM untuk melaksanakan program pada prioritas yang tepat”, pintanya.

Kedua; pemerintah sangat berharap ada sinergi antara PNPM dengan program yang dilakukan disemua SKPD yang ada di KLU. Misalnya PNPM membangun rabat jalan atau saluran drainase, maka ini perlu ddisinergikan dengan program yang ada di PU.

Selain itu Wabup KLU juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PNPM. 

“Jika masyarakat menemukan kejanggalan ditingkat pelaksana lapangan, ada institusi tempat menyampaikan temuan-temuan tersebut, seperti kepala dusun, kepala desa atau langsung kepada pelaku PNPM ditingkat kecamatan ataupun kabupaten, sehingga ada sinergi antara masyarakat dengan para pelaku PNPM itu sendiri, sehingga pelaksanaannya dapat berkualitas”, tegasnya. (ari)

SELENGKAPNYA... - Menunggu APBD, Pembangunan Tidak Akan Cepat Berhasil

Pemkab Apresiasi Kegiatan Jambore PNPM-MPd KLU

PNPM KLU - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengapresiasi kegiatan jambore Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) KLU.

Hal tersebut dikatakan, wakil bupati KLU, H. Najmul Ahyar, SH.MH pada penutupan jambore PNPM-MPd KLU, sabtu malam, 30/3 di lapangan umum Supersemar Kecamatan Tanjung.

“Atas nama pemerintah daerah memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada instiusi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), para pelaku PNPM se KLU, yang telah berhasil melaksanakan acara jambore yang diisi dengan berbagai kegiatan yang sekaligus memberikan penghargaan kepada para pelaku PNPM”, kata wabup KLU.

Acara seperti ini, lanjut wabup KLU, dapat dijadikan sebagai  momentum evaluasi pelaksanaan PNPM ditempat masing-masing baik yang ada di desa maupun ditingkat kecamatan. 

“Ini sangat menarik, karena kegiatan PNPM ini melibatkan banyak pihak, sehingga pelaksanaannya juga berakses kepada masyarakat. Karenanya model yang dijalankan PNPM ini dipilih oleh pemerintah daerah, untuk menjadi model dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa di seluruh Indoensia”, jelasnya.

Dana PNPM, menurut H. Najmul Ahyar, yang diberikan pemerintah cukup besar, seperti yang disampaikan oleh kepala BPM KLU, bahwa untuk tahun 2012/2013 saja tidak kurang dari Rp. 25 miliar. Dan tentu ini member pengaruh yang cukup positif dalam pembangunan yang kita laksanakan di KLU.

Wabup mengajak kepada para pelaksana untuk menerima dan melaksanakan PNPM dengan baik, karena PNPM merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan secara signifikan.

SELENGKAPNYA... - Pemkab Apresiasi Kegiatan Jambore PNPM-MPd KLU

Usulan Prioritas Tahun 2013 Mengarah Pada Peningkatan Kapasitas Ekonomi Produktif

Bq. Nurhati (Faskab PNPM KLU)

PNPM KLU - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)  Kecamatan yang diintegrasikan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) sudah dilaksanakan di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Dan usulan prioritas utama yang mencul pada tahun 2013  mendatang adalah hampir semua desa se-KLU mengusulkan program peningkatan kapasitas usaha ekonomi produktif.

Demikian dikemukakan Fasilitaor PNPM-MPd KLU, Baiq Nurhayati, Sp ketika dihubungi via hp, 6 Maret 2012. Menurutnya, yang cukup menarik pada usulan skala prioritas yang akan didanai PNPM-MPd, dari 33 desa  di KLU, ada 31 desa yang mengusulkan peningkatan kapasitas, sementara dua desa diantaranya mengusulkan program pembangunan fisik, yaitu satu desa di Kecamatan Kayangan dan satu desa lainnya di Kecamatan Tanjung.

Dikatakan, dalam menentukan skala prioritas pembangunan, tidak dilakukan dengan sistim perengkingan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, namun dilakukan dengan sistim forum atau msuyawarah. “Usulan peningkatan kapasitas ini satu-satunya di provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu KLU, karena kkita sudah komit sejak awal, bahwa yang menjadu usulan prioritas itu berkaitan dengan  basis peningkatan ekonomi produktif kelompok rumah tangga miskin”, jelas Nurhayati.

Terkait dengan pelaksanaan PNPM tahun 2012, Nurhayati yang dikenal cukup ramah dan murah senyum ini mengatakan, bahwa progress yang sekarang ini tingga persiapan pelaksanaan tahun 2012. Hal ini mengingat karena Musyawarah Antar Desa (MAD) III sudah selesai dilaksanakan. “Kita sudah masuki tahapan perispan pelaksanaan dan tinggal memposting  anggarannya saja, karena Surat Ketetapan Camat (SKC) yang terkait dengan anggaran sudah selesai”, ungkapnya.

Dijelaskan, persoalan yang berkembang sekarang ini masih terjadi antar pelaku ditingkat desa, terutama dari level tenaga pemberdayaan, pelaksana maupun dari pengendali yaitu kepala desa.  “Dan untuk mengatasinya, Fasilitator PNPM KLU sudah mengendakan melalui dok pelaksana masyarakat di 33 desa untuk melakukan servis training”, jelasnya.

Nurhayati mengaku, bahwa dirinya akan turun langsung ke 33 desa untuk melakukan pertemuan dengan KPMD, kepala desa, BPD, UPK dan lembaga terkait lainnya untuk membangun satu komitmen pada tingkat desa dalam melaksanakan program tahun 2012. “Kita akan lakukan strategi , karena belakangan ini semakin meledak terutama terkait dengan tingginya penyelewengan dana. Yang jelas kita akan bangun komitmen bersama dengan para pelaku ditingkat desa”, tegasnya.

Sementara Fasilitator Teknik PNPM KLU, Mawardi, ST mengatakan, bila mlihat tujuan PNPM-MPd  selain untuk mengentaskan kemiskinan juga untuk mengurangi angka pengangguran. Namun jika di reviu kembali perjalanan sejak masuknya PNPM  di  Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sejak tahun 2003 hingga sekarang ini, kita belum memiliki data, sudah berapa orang miskin yang bisa dientaskan.

Menurut Mawardi,  selama program ini berjalan, kita belum tahu sudah berapa penganggurangan yang bisa dikurangi.  “Memang ketika ada pembangunan yang didanai PNPM, masyarakat setempat kita pekerjakan. Tapi kalau dihitung dari jumlah penduduk KLU yang 200 ribu lebih, tentu belum seberapa yang bisa dipekerjakan di program ini, lebih-lebih jika dihitung dari jumlah Harian Ongkos Kerja (HOK) yang kisarannya hanya Rp. 30 ribu perhari”, katanya.

Program yang dikerjakan selama ini, sambung Mawardi lebih mengarah kepada pembangunan infrastruktur  jalan dan saluran drainase yang nilai investasinya miliaran rupiah untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat. Artinya, setiap dana yang dicairkan melalui PNPM, 70-75 persen terserap untuk pembangunan sarana dan prasarana, sementara dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) yang kisarannya Rp. 25 persen dari total anggaran PNPM-MP belum semuanya bisa terserap oleh masyarakat.

“Pembangunan sarana infrastruktur, tujuannya untuk mendukung kegiatan ekonomi. Namun jika kita tanya, apakah dengan membangun jalan bermamfaat langsung untuk peningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tentu jawabannya-pun akan berbeda-beda. Jadi agar mendapat jawaban yang pas, maka perencanaan pendanaan PNPM tahun 2013 mendatang, perlu sedikit digeser paradigm kita kearah potensi yang bisa dikembangkan di masing-masing desa atau dusun”, jelas Mawardi.

Dikatakan, menggeser paradigma ini bukan mengubah PTO ataupun tujuan daripada PNPM, akan tetapi lebih pada bagaimana masyarakat itu mampu meningkat pendapatan dan kesejahteraannya, dan tentu ini perlu dilihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga setiap pembangunan yang dilakukan oleh PNPM itu akan tumbuh pengusaha-pengusaha baru.

SELENGKAPNYA... - Usulan Prioritas Tahun 2013 Mengarah Pada Peningkatan Kapasitas Ekonomi Produktif

Failitator PNPM-MPd Latih Tim Monitoring Perempuan

Asrin Tombili, S.Sos

Bayan, PNPMKLU - Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, 20 – 22 Maret 2012 melakukan pelatihan bagi Tim Monitoring Perempuan (TPM) untuk memantau pelaksanaan program pembangunan yang didanai PNPM ditingkat desa.

Pelatihan yang berlangsung di aula kantor camat tersebut diikuti 81 orang peserta dari Sembilan desa yang ada di Kecamatan Bayan. Pelatihan tersebut diamksudkan selain untuk pemberdayaan juga meningkatkan ilmu pengetahuan bagi tim monitoring perempuan.

Asrin Tombili, S.Sos, Fasilitator PNPM Kecamatan  Bayan mengatakan,  mulai tahun 2012,  perempuan diberikan ruang lebih luas untuk melakukan pemantauan apa yang dilaksanakan ditingkat desa khususnya pembangunan yang didanai PNPM.

Tugas dan fungsi TPM, menurut Asrin selain melakukan pemantauan dan membantu penyebarluasan informasi , juga melakukan pengawasan  terhadap penyelenggaraan administrasi  Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Tugas lainnya antara lain, memantau dan memeriksa setiap penarikan dana dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta setiap transaksi  pembayaran/pengeluaran  dana dari TPK;  Memantau dan memeriksa bahan  dan alat yang dibeli atau disewa serta memeriksa proses pengadaan bahan dan alat, termasuk surat-surat penawaran dan perjanjian maupun mengunjungi took-toko atau lokasi sumber bahan yang dibeli.

Apa saja yang akan dimonitoring oleh TPM? Menjawab pertanyaan tersebut, Asrin menjelaskan, hal-hal yang akan dimonev sangat tergantung tujuan monitoring itu sendiri, seperti perencanaan, kegiatan, penggunaan sumber daya, pealu kegiatan, hasil pekerjaan dan tujuan serta mamfaat dari program itu sendiri.

Dan untuk memudahkan melakukan penilaian apakah berhasil atau gagal suatu program yang dilaksanakan PNPM dapat melakukan analisa, seperti ketersediaan sarana untuk mencapai tujuan yang dinginkan dan apakah sarana yang disediakan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati atau tidak dan beberapa hal penting lainnya.

Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Rizal Bapadal mengatakan, jika dilihat dari tingkat kehadiran kamu perempuan mengikuti pertemuan ataupun pelatihan menunjukkan, bahwa (TMP)  terbukti jujur dan dapat dipercaya serta bertanggungjawab.

Menurut Rizal Bapadal, tugas TMP yang direkrut 9 orang per desa tersebut, akan melakukan pemantauan  berbagai jenis kegiatan yang didanai PNPM-MPd ditingkat desa, karena tujuan PNPM itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan  dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

TMP sendiri menurut Rizal, secara sukarela  menjalankan  fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM MPd yang ada di desa yang semua anggotanya perempuan. Dan hasil dari pemantauan ini  akan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa itu jika diperlukan. 

SELENGKAPNYA... - Failitator PNPM-MPd Latih Tim Monitoring Perempuan

PNPM MPd Cukup Dirasakan Mamfaatnya Oleh Masyarakat

Ir. Rusli (Fasilitator PNPM Kayangan)

Kayangan, PNPMKLU - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) selain membantu program pemerintah dalam menurunkan angka kkemiskinan dan pengangguran, juga cukup dirasakan mamfaatnya oleh masyarakkat luas.

Demikian dikatakan camat Kayangan, Tresnahadi, ketika membuka Musyawarah Antar Desa (MAD)  dan tutup buku tahun 2011. Acara yang berlangsung di aula kantor camat Kayangan pada akhir Januari lalu, dhadiri para kepala desa,  pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK), para fasilitator serta puluhan undangan lainnya.

Tresnahadi mengaku, sejak keberadaan PNPM di Kabupaten Lombok Utara, sudah banyak yang dapat diperbuat, baik dilihat dari sisi pembangunan fisik ataupun dari sisi perkembangan ekonomi masyarakat melalui program Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP).

“Pembangunan yang didanai PNPM-MPd cukup dirasakan mamfaatnya oleh masyarakat bila dikelola dengan baik, karena PNPM merupakan program pemerintah pusat yang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angkka pengangguran. Jadi perlu dikeola  secara profeskional”, katanya.

Dikatakan, dalam mengelola PNPM,  jangan sampai ada yang melanggar aturan, karena bila halk itu dilakukan oleh para pelaku, akan berakkibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Seperti diketahui, sambung Tresnahadi, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ditingkat kecamatan  merupakan lembaga yang sangat strategis, karena banyak dana yang dikelola, dan dalam hal ini para pengurus memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam pengelolaan keuangan PNPM. “Dalam bekerja harus mengutamakan  akuntabilitas dan transparan”, pintanya.

Menyoroti pengelolaan SPP, Tresnahadi menilai sudah sesuai dengan prosedur. Hal tersebut dibuktikan dengan pengembalian Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP)  per 31 Desember 2011 lalu surplus 397.653.489.  “Harapan saya kedepan, PNPM setelah 2014 (pasca out) agar keberadaannya terus diprogramkan, karena sangat banyak mendukung pembangunan ditingkat desa,”tandasnya.

Kaarenanya, ia mengajak kepada para pengurus baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa untuk bekerja sungguh-sungguh, agar apa yang diharapkan masyarakat melalui kegiatan PNPM selama ini dapat membantu kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Sementara Fasilitator PNPM Kecamatan Kayangan, Ir. Rusli mengatakan, tujuan digelarnya  MAD ini adalah untuk mempertanggung jawabkan tentang keuangan UPK kepada masyarakat,  sehingga dalam MAD  hanya melaporkan tutup buku TA 2011.

Menyoroti dana sosial yang ada di UPK, menurut Rusli, hingga saat ini belum di ekskusi oleh masyarakat dalam bentuk pengajuan proposal, yang dananya hingga tutup buku tahun 2011 sebesar  Rp. 31 juta lebih. 

Edi Kartono, SE, selaku ketua UPK Kecamatan Kayangan mengungkapkan, dana sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, bukan diberikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk barang.

Proposal dana sosial diajukan ke pengurus Badan  Kerjasama Antar Desa (BKAD) ditingkat kecamatan yang keberadaannya dipilih masyarakat dan forum MAD, yang untuk kecamatan Kayangan ketua BKAD nya Zainudin Sukara”, kata Edi.

Menyoroti  pengembalian SPP, menurut  Edi Kartono realisasi tingkat pengembalian mencapai 92,07 % pada tahun 2011. Ini ada peningkatan 0,8 %.. Adapun alokasi dana surplus SPP tahun 2011 lalu, adalah diperuntukkan sebagai dana sosial masyrakat,kelembagaan,penambahan modal UPK dan untuk bonus UPK.

SELENGKAPNYA... - PNPM MPd Cukup Dirasakan Mamfaatnya Oleh Masyarakat