Ambulan Desa Sarana Terbaik Untuk Pelayanan Kesehatan

PNPM KLU -  PNPM-GSC (Generasi Sehat dan Cerdas) pada tahun anggaran 2011 ini menganggarkan untuk pengadaan ambulan desa yang ada di masing-masing Desa di Kecamatan Bayan. Penganggaran ambulan Desa ini merupakan bentuk kepedulian PNPM-GSC terhadap masyarakat kecamatan bayan dalam meningkatkan kesehatan terutama untuk ibu hamil yang berada jauh dari pusat pelayanan kesehatan sehingga dengan mudah dapat di jemput langsung dengan ambulan yang ada di tiap-tiap desa.

Nurul Hidayati (FKG) Kecamatan Bayan PNPM GSC mengatakan “Ambulan dusun yang kami anggarkan ini supaya dapat di pergunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga ibu yang akan melahirkan harus melakukan persalinan di pelayan kesehatan” harapnya. lebih lanjut lagi Nurul Hidayati mengatakan ” ini adalah salah satu cara untuk mengurangi resiko ibu hamil melahirkan yang di tangani oleh dukun” tegasnya.

sementara itu kehadiran ambulan desa yang ada di Desa karang Bajo ini membuat kepala Desa dan seluruh jajaran pemerintah Desa karang Bajo merasa lega pasalnya kemudahan dari akses kesehatan masyarakat yang beada jauh dari pusat pelayanan kesehatan dapat di jangkau dengan adanya sarana Ambulan desa yang di anggarkan dari PNPM-GSC ini. Dalam lawatan kami ke kantor Desa Karang Bajo Kertamalip kepala Desa karang Bajo mengungkapkan ” Ambulan Desa yang telah kami di berikan ini akan kami gunakan semaksimal mungkin sesuai dengan tujuannya dan kami akan merawatnya karena ini adalah salah satu aset desa yang kami miliki” tegasnya.

“Keberadaan ambulan desa yang cukup membawa pengaruh besar terhadap berjalannya program kesehatan yang ada di kecamatan bayan ini harus mendapatkan perhatian dan perawatan yang baik dari desa setempat dan dalam hal ini perlu di buatkan perdes yang mengatur tentang anggaran perawatannya” harap Syamsul aziz, selaku ketua TPK Desa karang Bajo.

SELENGKAPNYA... - Ambulan Desa Sarana Terbaik Untuk Pelayanan Kesehatan

PNPM GSC Dongkrak Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat

PNPM KLU - Tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik saja yang di angkat oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), tetapi kwalitas hidup dan derajat kesehatan bagi masyarakat pun dibina dan di galakan oleh semua tim PNPM yang sudah masuk di tiap desa dan dusun.

Melalui PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM GSC), penyuluhan kesehatan untuk masyarakat terutama kaum ibu-ibu hamil, Balita, Bayi kurang Gazi pun tak luput dari program penyuluhan kesehatan tersebut.

Dengan bantuan dari tenaga kesehatan dari dinas kesehatan atau puskesmas setempat, tenaga atau pendamping dari PNPM GSC tarus melakukan upaya penyadaran bagi masyarakat di tingkat dusun tentang pentingnya kesehatan dan menjaga agar lingkungan serta pola hidup sehat dan bersih.

Desa Sokong Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara misalnya, adalah satu dari 33 desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang saat ini sedang gencar-gencarnya menjalankan program PNPM GSC. Sebanyak 17 dusun yang ada tak satu pun yang terlewatkan dari program ini. 

“Sejak bulan Fembruari 2012 lalu kita sudah menjalankan program PNPM GSC di Desa Sokong, “ungkap Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) PNPM, Desa Sokong, Lalu Mamad saat ditemui Suarakomunitas baru-baru ini.

Untuk mengoptimalkan program serta memancing minat dan semangat masyarakat dalam program ini, dari PNPM GSC pun menggelontorkan dana sebesar Rp 500 ribu per dusun. Dana itu dialokasikan untuk biaya oprasioanal seperti uang saku peserta dan untuk keperluan lainnya. “Alhamdulillah partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang program ini sangat baik, “ungkap Mamad bersyukur.

Selain program penyuluhan kesehatan, pentingnya pendidikan wajib belajar sembilan tahun pun di sosialisasikan ketingkat masyarakat hingga pengentasan buta aksara di tengah masyarakat. “Kita ingin masyarakat desa Sokong khususnya, derajat kesehatan dan pendidikan dapat terangkat dengan baik melalui program PNPM GSC, karena salah satu faktor atau tolak ukur kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kesehatan dan pendidikan yang layak dan baik, “paparnya. (adam)

SELENGKAPNYA... - PNPM GSC Dongkrak Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat

Masyarakat Berharap Ada Program Peningkatan Kapasitas Dari PNPM dan Pemerintah

PNPM KLU- Tidak hanya pembangunan fisik saja yang sangat di harapkan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, tetapi peningkatan kapasitas bagi masyarakat juga dipandang perlu untuk di perhatikan, mengingat potensi yang dimiliki setiap desa belum di imbangi dengan kemampuan, Sumber Daya Manusia (SDM) serta permodalan yang memadai.

Begitu banyak potensi masyarakat dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki semua desa di Kabupaten Lombok Utara. “Potensi ini belum sepenuhnya dapat di manfaatkan untuk kesejahteraan hidup masyarakat karena keterbatasan SDM untuk memanfaatkan dan mengolahnya, “tutur Kepala Desa (Kades) Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Ikliludin, S.Ag ditemui Suarakomunitas belum lama ini.

Dengan adanya pelatihan atau bimbingan dari pemerintah serta program langsung dari PNPM, potensi yang dimiliki semua masyarakat desa nantinya dapat terangkat sehingga akan meningkatkan kesejahetraan bagi masyarakat itu sendiri.

Hal serupa juga dikatakan Bimbo, salah satu warga Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang, kabupaten Lombok Utara memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, namun masyarakat belum mampu menikmatinya dan memanfaatkannya dengan maksimal karena terkendala dengan SDM dan belum maksimalnya pendampingan dan pelatihan dari pemerintah terkait.

Sebut saja kacang mente, kwalitasnya mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional, namun karena belum dikemas dan belum adanya kemampuan masyarakat untuk mengolahnya agar siap konsumsi dan siap jual, maka potensi itu hanya menjadi sebutan saja, “ sebut Bimbo.

Contoh sederhana lagi, tutur Bimbo lebih lanjut, hampir setiap harinya puluhan truk ubi kayu Lombok Utara di olah dan di bawa keluar, setelah itu di jual dan di konsumsi lagi oleh masyarakat Lombok Utara. “ Seandainya ada perhatian dan pembinaan khusus dengan pola sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat, tentu semua SDA yang dimiliki KLU dapat dimanfaatkan oleh dan untuk kesejahteraan masyarakat Lombok Utara, “tambahnya berharap.

Data dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM yang di kelola Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM Kecamatan Pemenang sebagai salah satu bentuk program penigkatan kapasitas, hanya mencapai 126 kelompok yang di akomodir sejak tahun 2007 hingga akhir 2011 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1 milyar lebih, sedangkan pada tahun 2012 akan di gulirkan anggaran sebesar Rp 720 juta untuk program serupa (SPP-red). (dam)

SELENGKAPNYA... - Masyarakat Berharap Ada Program Peningkatan Kapasitas Dari PNPM dan Pemerintah

TPK PNPM Kecamatan Pemenang Optimalkan Pembangunan Fisik

PNPM KLU- Persoalan umum yang dihadapi pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai dari tingkat kecamatan , desa hingga tingkat dusun adalah masih buruknya infrastruktur jalan, sehingga perputaran ekonomi masyarakat belum dapat di jalankan dengan baik.

Kondisi ini terlihat dari banyaknya usulan prioritas dari masyarakat mulai dari tingkat dusun, desa hingga tingkat kecamatan untuk dilakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan. Prioritas di bidang fisik ini juga terlihat dari banyaknya program yang di gulirkan melalui program PNPM yang sudah merambah mulai dari masyarakat tingkat bawah.

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU) misalnya, dari sekian banyak program yang ada, pembangunan infrastruktur jalan adalah skala prioritas yang di usulkan oleh masyarakat disamping pembangunan sarana kesehatan seperti Posyandu, sarana pendidikan dan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Pemenang, Haji Hamzanwadi menyatakan, ke empat desa yang ada di Kecamatan Pemenang yakni desa Gili Indah, Pemenang Barat, Pemenang Timur dan Malaka sebagian besar program yang diusulkan dan di realisasikan adalah pembangunan sarana fisik jalan.

Desa Gili Indah misalnya, pembangunan rabat jalan mencapai 1.777 meter dengan total anggaran dari PNPM sebesar Rp 569 juta lebih ditambah dana swadaya masyarakat sebesar Rp 22 juta lebih. Untuk desa Malaka, program pengerasan jalan mencapai 600 meter dengan anggaran sebesar Rp 297 juta lebih termasuk pembangunan empat unit Posyadu yang menelan anggaran hingga Rp 270 juta lebih.

Sedangakan Pembangunan fisik untuk Desa Pemenang Barat (Pabar) meliputi, rabat jalan sepanjang 263 meter dengan total anggaran mencapai Rp 231 juta, pembangunan lima unit posyandu dengan jumlah anggaran sebesar Rp 338 juta ditambah swadaya masyarakat sebesar Rp 12 juta.

Sementara pembangunan fisik yang di realisasikan untuk Desa Pemenang Timur (Patim) adalah pembuatan bronjong sungai sepanjang 180 meter senilai Rp 221 juta lebih, pembangunan satu unit gedung sekolah Taman Kanak- Kanak (TK) dengan anggaran sebesar Rp 347 juta ditambah swadaya masyarakat sebesar Rp 5 juta lebih. (dam) www.suarakomunitas.net

SELENGKAPNYA... - TPK PNPM Kecamatan Pemenang Optimalkan Pembangunan Fisik

PNPM GSC Kecamatan Bayan Atasi Anak BGM

PNPM GSC KLU - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-GSC) Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sejak beberapa hari lalu mulai menyalurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi 24 anak Bawah Garis Merah (BGM)

Demikian dikatakan Fasillitator PNPM GSC Kecamatan Bayan, Nurul Hidayati, Sp ketika ditemui diruang kerjanya 12 April 2012. Menurut Nurul Hidayati, jumlah anak yang mengalami BGM khususnya di desa Anyar sebanyak 24 orang.

Dan anak BGM yang paling banyak berada di Dusun Telaga Banyak Desa Anyar berjumlah 10 orang. Namun setelah digerakkan para kader dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) jumlah tersebut mampu diturunkan menjadi tinggal 4 orang anak.

Untuk mengatasi BGM ini, lanjut Nurul Hidayati, pada anggaran PNPM GSC tahun 2011 lalu, peranak BGM memperoleh dana untuk pemberian makanan tambahan sebesar Rp. 189 ribu dan ditangani selama tiga bulan untuk satu sasaran. 

Dari bantuan tersebut diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami  BGM atau gizi buruk.

SELENGKAPNYA... - PNPM GSC Kecamatan Bayan Atasi Anak BGM

PNPM-MPd Persiapkan Kegiatan Pelaksanaan Tahun 2012

PNPM KLU - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) lakukan persiapan pelaksanaan program tahun 2012.

Demikian dikatakan Fasilitator PNPM-MPd Kabupaten Lombok Utara, Baiq Nurhayati, Sp yang dikirim via sms pada acara dialog pagi yang digelar Primadona FM 10/4. 

Menurut Nurhayati, untuk meningkatkan kinerja para pelaku PNPM ditingkat desa, Faskab akan turun keliling melakukan pertemuan dengan semua pihak ke 33 desa yang ada di KLU.

“Untuk meningkatkan partisipasi dan kinerja para pelaku PNPM, kami akan keliling ke 33 desa untuk melakukan pertemuan dengan kepala desa, BPD, LPM dan lembaga lainnya dengan tema membangun kerjasama antar tim”, katanya.

 Ini juga bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana mencapai kualitas dan kuantitas yang lebih baik.

SELENGKAPNYA... - PNPM-MPd Persiapkan Kegiatan Pelaksanaan Tahun 2012

Integasi PNPM Dengan Program Pemerintah Membawa Barakah

Kayangan, PNPMKLU - Integrasi pembangunan yang didanai Program Nasional Pemebrdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) dengan program pembangunan yang diprogramkan pemerintah melalui dana APBD, ternyata membawa barakah.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Dusun Tangga Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Luji Hartono, ketika ditemui beberapa waktu lalu dikediamannya. Menurut Luji, dengan terintegrasinya antar program pembangunan yang dicanangkan pemerintah dengan PNPM, dapat membawa dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Hal ini terbukti dengan pembangunan pengerasan jalan dari Dusun Sambikk Jengkel ke dusun Tangga yang didanai PNPM, yang kemudian dilanjutkan dengan pengasapalan oleh pemerintah. “Integrasi program seperti ini perlu terus ditingkatkan”, katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM Desa Selengen, Saidi. Menurutnya, terintegrasinya pembangunan yang direncanakan pemerintah dengan PNPM cukup dirasakan mamfaatnya oleh masyarakat.

Saidi memberi contoh, seperti pembangunan infrastruktur jalan, dimana PNPM hanya mamapu mendanai pengerasan jalan, dan ini bila terintegasi, tentu pemerintah KLU tinggal melanjutkan pengaspalannya, dan ini jauh terasa mamfaatnya ketimbang dengan program pembangunan yang tanpa terintegrasi.

“Apa yang dialami oleh warga dusun Sambik Jengkel dan dusun Tangga khususnya mengenai pembangunan infrastruktur jalan, merupakan bukti nyata, dimana pengerasan jalannya dulakukan oleh  PNPM, dan dilanjutkan dengan pengaspalan yang diprogramkan pemerintah KLU dari APBD”, kata Saidi.

Menyoroti keluhan warga Dusun Tangga khususnya menyangkut krisis air bersih, pada tahun 2012 ini, TPK PNPM Selengen sudah memprogramkan pembangunan perpipaan air bersih sepanjang 3 km yang diambilkan dari sumber mata air Tiu Purit. Sementara perpipaan yang dibutuhkan sepanjang 8 km.

“Jika pembangunan PNPM ini terintegrasi dengan program pemerintah, tentu hanya tinggal ditambah 5 km lagi, warga dusun Tangga dapat menikmati air bersih secara merata”, jelas Saidi.

Akibat tidak adanya air di Dusun Tangga ini, banyak anak-anak  tidak dapat mandi sebelum berangkat ke sekolah. “Memang di SDN 4 Selengen yang terletak di Dusun Tangga itu sudah dibangunkan tempat mandi, namun airnya kosong”, kata Saidi sambil menunjukkan bangunan kamar mandi di SDN tersebut.

SELENGKAPNYA... - Integasi PNPM Dengan Program Pemerintah Membawa Barakah

Menunggu APBD, Pembangunan Tidak Akan Cepat Berhasil

PNPM KLU - Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (Wabup-KLU) H. Najmul Ahyar, SH. MH mengaku, jika pembangunan yang dilaksanakan di KLU menunggu dari dana APBD, tentu pembangunan tidak akan secapat seperti sekarang ini.

Penegasan tersebut dikemukakan, ketika menutup acara jambore PNPM-MPd KLU, 30/3 di lapangan umum Supersemar Tanjung.

Dalam melaksanakan tugas dan amanah, sambung Wabup ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama yaitu:

Pertama; mempertajam pelaksanaan PNPM. Dalam hal ini kita menginginkan bagaimana dana PNPM ini dilaksanakan sesuai dengan juklak yang programnya betul-betul menyentuh kepada masyarakat, sebab sangat banyak hal-hal yang harus kita prioritaskan terhadap masyarakat.

“Kalau kita mendengar usul dari musyawarah yang dilaksanakan ditingkat desa, kita lihat setiap kampung memiliki usulan prioritas. Dalam hal ini sangat dibutuhkan kebijakan dari para pengelola PNPM untuk melaksanakan program pada prioritas yang tepat”, pintanya.

Kedua; pemerintah sangat berharap ada sinergi antara PNPM dengan program yang dilakukan disemua SKPD yang ada di KLU. Misalnya PNPM membangun rabat jalan atau saluran drainase, maka ini perlu ddisinergikan dengan program yang ada di PU.

Selain itu Wabup KLU juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PNPM. 

“Jika masyarakat menemukan kejanggalan ditingkat pelaksana lapangan, ada institusi tempat menyampaikan temuan-temuan tersebut, seperti kepala dusun, kepala desa atau langsung kepada pelaku PNPM ditingkat kecamatan ataupun kabupaten, sehingga ada sinergi antara masyarakat dengan para pelaku PNPM itu sendiri, sehingga pelaksanaannya dapat berkualitas”, tegasnya. (ari)

SELENGKAPNYA... - Menunggu APBD, Pembangunan Tidak Akan Cepat Berhasil

Pemkab Apresiasi Kegiatan Jambore PNPM-MPd KLU

PNPM KLU - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengapresiasi kegiatan jambore Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) KLU.

Hal tersebut dikatakan, wakil bupati KLU, H. Najmul Ahyar, SH.MH pada penutupan jambore PNPM-MPd KLU, sabtu malam, 30/3 di lapangan umum Supersemar Kecamatan Tanjung.

“Atas nama pemerintah daerah memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada instiusi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), para pelaku PNPM se KLU, yang telah berhasil melaksanakan acara jambore yang diisi dengan berbagai kegiatan yang sekaligus memberikan penghargaan kepada para pelaku PNPM”, kata wabup KLU.

Acara seperti ini, lanjut wabup KLU, dapat dijadikan sebagai  momentum evaluasi pelaksanaan PNPM ditempat masing-masing baik yang ada di desa maupun ditingkat kecamatan. 

“Ini sangat menarik, karena kegiatan PNPM ini melibatkan banyak pihak, sehingga pelaksanaannya juga berakses kepada masyarakat. Karenanya model yang dijalankan PNPM ini dipilih oleh pemerintah daerah, untuk menjadi model dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa di seluruh Indoensia”, jelasnya.

Dana PNPM, menurut H. Najmul Ahyar, yang diberikan pemerintah cukup besar, seperti yang disampaikan oleh kepala BPM KLU, bahwa untuk tahun 2012/2013 saja tidak kurang dari Rp. 25 miliar. Dan tentu ini member pengaruh yang cukup positif dalam pembangunan yang kita laksanakan di KLU.

Wabup mengajak kepada para pelaksana untuk menerima dan melaksanakan PNPM dengan baik, karena PNPM merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan secara signifikan.

SELENGKAPNYA... - Pemkab Apresiasi Kegiatan Jambore PNPM-MPd KLU

Usulan Prioritas Tahun 2013 Mengarah Pada Peningkatan Kapasitas Ekonomi Produktif

Bq. Nurhati (Faskab PNPM KLU)

PNPM KLU - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)  Kecamatan yang diintegrasikan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) sudah dilaksanakan di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Dan usulan prioritas utama yang mencul pada tahun 2013  mendatang adalah hampir semua desa se-KLU mengusulkan program peningkatan kapasitas usaha ekonomi produktif.

Demikian dikemukakan Fasilitaor PNPM-MPd KLU, Baiq Nurhayati, Sp ketika dihubungi via hp, 6 Maret 2012. Menurutnya, yang cukup menarik pada usulan skala prioritas yang akan didanai PNPM-MPd, dari 33 desa  di KLU, ada 31 desa yang mengusulkan peningkatan kapasitas, sementara dua desa diantaranya mengusulkan program pembangunan fisik, yaitu satu desa di Kecamatan Kayangan dan satu desa lainnya di Kecamatan Tanjung.

Dikatakan, dalam menentukan skala prioritas pembangunan, tidak dilakukan dengan sistim perengkingan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, namun dilakukan dengan sistim forum atau msuyawarah. “Usulan peningkatan kapasitas ini satu-satunya di provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu KLU, karena kkita sudah komit sejak awal, bahwa yang menjadu usulan prioritas itu berkaitan dengan  basis peningkatan ekonomi produktif kelompok rumah tangga miskin”, jelas Nurhayati.

Terkait dengan pelaksanaan PNPM tahun 2012, Nurhayati yang dikenal cukup ramah dan murah senyum ini mengatakan, bahwa progress yang sekarang ini tingga persiapan pelaksanaan tahun 2012. Hal ini mengingat karena Musyawarah Antar Desa (MAD) III sudah selesai dilaksanakan. “Kita sudah masuki tahapan perispan pelaksanaan dan tinggal memposting  anggarannya saja, karena Surat Ketetapan Camat (SKC) yang terkait dengan anggaran sudah selesai”, ungkapnya.

Dijelaskan, persoalan yang berkembang sekarang ini masih terjadi antar pelaku ditingkat desa, terutama dari level tenaga pemberdayaan, pelaksana maupun dari pengendali yaitu kepala desa.  “Dan untuk mengatasinya, Fasilitator PNPM KLU sudah mengendakan melalui dok pelaksana masyarakat di 33 desa untuk melakukan servis training”, jelasnya.

Nurhayati mengaku, bahwa dirinya akan turun langsung ke 33 desa untuk melakukan pertemuan dengan KPMD, kepala desa, BPD, UPK dan lembaga terkait lainnya untuk membangun satu komitmen pada tingkat desa dalam melaksanakan program tahun 2012. “Kita akan lakukan strategi , karena belakangan ini semakin meledak terutama terkait dengan tingginya penyelewengan dana. Yang jelas kita akan bangun komitmen bersama dengan para pelaku ditingkat desa”, tegasnya.

Sementara Fasilitator Teknik PNPM KLU, Mawardi, ST mengatakan, bila mlihat tujuan PNPM-MPd  selain untuk mengentaskan kemiskinan juga untuk mengurangi angka pengangguran. Namun jika di reviu kembali perjalanan sejak masuknya PNPM  di  Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara sejak tahun 2003 hingga sekarang ini, kita belum memiliki data, sudah berapa orang miskin yang bisa dientaskan.

Menurut Mawardi,  selama program ini berjalan, kita belum tahu sudah berapa penganggurangan yang bisa dikurangi.  “Memang ketika ada pembangunan yang didanai PNPM, masyarakat setempat kita pekerjakan. Tapi kalau dihitung dari jumlah penduduk KLU yang 200 ribu lebih, tentu belum seberapa yang bisa dipekerjakan di program ini, lebih-lebih jika dihitung dari jumlah Harian Ongkos Kerja (HOK) yang kisarannya hanya Rp. 30 ribu perhari”, katanya.

Program yang dikerjakan selama ini, sambung Mawardi lebih mengarah kepada pembangunan infrastruktur  jalan dan saluran drainase yang nilai investasinya miliaran rupiah untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat. Artinya, setiap dana yang dicairkan melalui PNPM, 70-75 persen terserap untuk pembangunan sarana dan prasarana, sementara dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) yang kisarannya Rp. 25 persen dari total anggaran PNPM-MP belum semuanya bisa terserap oleh masyarakat.

“Pembangunan sarana infrastruktur, tujuannya untuk mendukung kegiatan ekonomi. Namun jika kita tanya, apakah dengan membangun jalan bermamfaat langsung untuk peningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tentu jawabannya-pun akan berbeda-beda. Jadi agar mendapat jawaban yang pas, maka perencanaan pendanaan PNPM tahun 2013 mendatang, perlu sedikit digeser paradigm kita kearah potensi yang bisa dikembangkan di masing-masing desa atau dusun”, jelas Mawardi.

Dikatakan, menggeser paradigma ini bukan mengubah PTO ataupun tujuan daripada PNPM, akan tetapi lebih pada bagaimana masyarakat itu mampu meningkat pendapatan dan kesejahteraannya, dan tentu ini perlu dilihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga setiap pembangunan yang dilakukan oleh PNPM itu akan tumbuh pengusaha-pengusaha baru.

SELENGKAPNYA... - Usulan Prioritas Tahun 2013 Mengarah Pada Peningkatan Kapasitas Ekonomi Produktif

Failitator PNPM-MPd Latih Tim Monitoring Perempuan

Asrin Tombili, S.Sos

Bayan, PNPMKLU - Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, 20 – 22 Maret 2012 melakukan pelatihan bagi Tim Monitoring Perempuan (TPM) untuk memantau pelaksanaan program pembangunan yang didanai PNPM ditingkat desa.

Pelatihan yang berlangsung di aula kantor camat tersebut diikuti 81 orang peserta dari Sembilan desa yang ada di Kecamatan Bayan. Pelatihan tersebut diamksudkan selain untuk pemberdayaan juga meningkatkan ilmu pengetahuan bagi tim monitoring perempuan.

Asrin Tombili, S.Sos, Fasilitator PNPM Kecamatan  Bayan mengatakan,  mulai tahun 2012,  perempuan diberikan ruang lebih luas untuk melakukan pemantauan apa yang dilaksanakan ditingkat desa khususnya pembangunan yang didanai PNPM.

Tugas dan fungsi TPM, menurut Asrin selain melakukan pemantauan dan membantu penyebarluasan informasi , juga melakukan pengawasan  terhadap penyelenggaraan administrasi  Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Tugas lainnya antara lain, memantau dan memeriksa setiap penarikan dana dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta setiap transaksi  pembayaran/pengeluaran  dana dari TPK;  Memantau dan memeriksa bahan  dan alat yang dibeli atau disewa serta memeriksa proses pengadaan bahan dan alat, termasuk surat-surat penawaran dan perjanjian maupun mengunjungi took-toko atau lokasi sumber bahan yang dibeli.

Apa saja yang akan dimonitoring oleh TPM? Menjawab pertanyaan tersebut, Asrin menjelaskan, hal-hal yang akan dimonev sangat tergantung tujuan monitoring itu sendiri, seperti perencanaan, kegiatan, penggunaan sumber daya, pealu kegiatan, hasil pekerjaan dan tujuan serta mamfaat dari program itu sendiri.

Dan untuk memudahkan melakukan penilaian apakah berhasil atau gagal suatu program yang dilaksanakan PNPM dapat melakukan analisa, seperti ketersediaan sarana untuk mencapai tujuan yang dinginkan dan apakah sarana yang disediakan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati atau tidak dan beberapa hal penting lainnya.

Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Rizal Bapadal mengatakan, jika dilihat dari tingkat kehadiran kamu perempuan mengikuti pertemuan ataupun pelatihan menunjukkan, bahwa (TMP)  terbukti jujur dan dapat dipercaya serta bertanggungjawab.

Menurut Rizal Bapadal, tugas TMP yang direkrut 9 orang per desa tersebut, akan melakukan pemantauan  berbagai jenis kegiatan yang didanai PNPM-MPd ditingkat desa, karena tujuan PNPM itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan  dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

TMP sendiri menurut Rizal, secara sukarela  menjalankan  fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM MPd yang ada di desa yang semua anggotanya perempuan. Dan hasil dari pemantauan ini  akan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa itu jika diperlukan. 

SELENGKAPNYA... - Failitator PNPM-MPd Latih Tim Monitoring Perempuan

PNPM MPd Cukup Dirasakan Mamfaatnya Oleh Masyarakat

Ir. Rusli (Fasilitator PNPM Kayangan)

Kayangan, PNPMKLU - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) selain membantu program pemerintah dalam menurunkan angka kkemiskinan dan pengangguran, juga cukup dirasakan mamfaatnya oleh masyarakkat luas.

Demikian dikatakan camat Kayangan, Tresnahadi, ketika membuka Musyawarah Antar Desa (MAD)  dan tutup buku tahun 2011. Acara yang berlangsung di aula kantor camat Kayangan pada akhir Januari lalu, dhadiri para kepala desa,  pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK), para fasilitator serta puluhan undangan lainnya.

Tresnahadi mengaku, sejak keberadaan PNPM di Kabupaten Lombok Utara, sudah banyak yang dapat diperbuat, baik dilihat dari sisi pembangunan fisik ataupun dari sisi perkembangan ekonomi masyarakat melalui program Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP).

“Pembangunan yang didanai PNPM-MPd cukup dirasakan mamfaatnya oleh masyarakat bila dikelola dengan baik, karena PNPM merupakan program pemerintah pusat yang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angkka pengangguran. Jadi perlu dikeola  secara profeskional”, katanya.

Dikatakan, dalam mengelola PNPM,  jangan sampai ada yang melanggar aturan, karena bila halk itu dilakukan oleh para pelaku, akan berakkibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Seperti diketahui, sambung Tresnahadi, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ditingkat kecamatan  merupakan lembaga yang sangat strategis, karena banyak dana yang dikelola, dan dalam hal ini para pengurus memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam pengelolaan keuangan PNPM. “Dalam bekerja harus mengutamakan  akuntabilitas dan transparan”, pintanya.

Menyoroti pengelolaan SPP, Tresnahadi menilai sudah sesuai dengan prosedur. Hal tersebut dibuktikan dengan pengembalian Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP)  per 31 Desember 2011 lalu surplus 397.653.489.  “Harapan saya kedepan, PNPM setelah 2014 (pasca out) agar keberadaannya terus diprogramkan, karena sangat banyak mendukung pembangunan ditingkat desa,”tandasnya.

Kaarenanya, ia mengajak kepada para pengurus baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa untuk bekerja sungguh-sungguh, agar apa yang diharapkan masyarakat melalui kegiatan PNPM selama ini dapat membantu kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Sementara Fasilitator PNPM Kecamatan Kayangan, Ir. Rusli mengatakan, tujuan digelarnya  MAD ini adalah untuk mempertanggung jawabkan tentang keuangan UPK kepada masyarakat,  sehingga dalam MAD  hanya melaporkan tutup buku TA 2011.

Menyoroti dana sosial yang ada di UPK, menurut Rusli, hingga saat ini belum di ekskusi oleh masyarakat dalam bentuk pengajuan proposal, yang dananya hingga tutup buku tahun 2011 sebesar  Rp. 31 juta lebih. 

Edi Kartono, SE, selaku ketua UPK Kecamatan Kayangan mengungkapkan, dana sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, bukan diberikan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk barang.

Proposal dana sosial diajukan ke pengurus Badan  Kerjasama Antar Desa (BKAD) ditingkat kecamatan yang keberadaannya dipilih masyarakat dan forum MAD, yang untuk kecamatan Kayangan ketua BKAD nya Zainudin Sukara”, kata Edi.

Menyoroti  pengembalian SPP, menurut  Edi Kartono realisasi tingkat pengembalian mencapai 92,07 % pada tahun 2011. Ini ada peningkatan 0,8 %.. Adapun alokasi dana surplus SPP tahun 2011 lalu, adalah diperuntukkan sebagai dana sosial masyrakat,kelembagaan,penambahan modal UPK dan untuk bonus UPK.

SELENGKAPNYA... - PNPM MPd Cukup Dirasakan Mamfaatnya Oleh Masyarakat